kaidah fiqih muamalah “Risiko itu menyertai manfaat”

اَ لْغُرْ مُ بِا لْغُنْمِ

“Risiko itu menyertai manfaat”

  1. A.    Pengertian kaidah

Maksud dari kaidah al ghurmu bi al ghunmi ialah bahwa seseorang yang memanfaatkan sesuatu harus menanggung risiko. Sedangkan menurut Umar Abdullah al-Kamil, makna yang tersirat dari kaidah ini adalah bahwa barang siapa yang memperoleh manfaat dari sesuatu yang dimanfaatkannya maka ia harus bertanggung jawab atas dhoror atau ghurmu serta dhomān yang akan terjadi.[1]

Misal, biaya notaris adalah tanggung jawab pembeli kecuali ada keridhoan dari penjual untuk ditanggung bersama. Demikian pula halnya, seseorang yang meminjam barang, maka ia wajib mengembalikannya dan risiko biaya-biaya pengembaliannya.

  1. B.     Dasar hukum
  2. 1.      Al-Qur’an

ü”Ï%©!$# OßgyJyèôÛr& `ÏiB 8íqã_ NßgoYtB#uäur ô`ÏiB ¤$öqyz ÇÍÈ

Artinya : Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

Maksud dari ayat tersebut ialah bahwa orang quraisy biasa mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri syam pada musim panas dan ke negeri yaman pada musim dingin, dalam perjalanan itu mereka mendapat jaminan keamanan dari penguasa-penguasa dari negeri-negeri yang dilaluinya

  1. 2.      Al-Hadist

A’isyah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

اَ لْخَرَ جُ بِا ا لظَّمَا نِ

Artinya : “hak memperoleh keuntungan (pendapatan/manfaat) adalah imbangan dari liabilitas [kesediaan menanggung kerugian].” (HR. Abu dawud no.3044, At-Tirmidzy no. 1206, An-Nasa’I no. 4414, Ibnu Majah no. 2234, Ahmad no. 24806).

Para ulama menjelaskan maksud hadist ini dengan membuat permisalan contoh kasus, yaitu kasus pengembalian barang dagangan yang dikembalikan oleh pembeli kepada penjual karena ada cacat pada barang tersebut. Kateika barang dagangan itu masih di tangan pembeli (tapi belum dikembalikan kepada penjual) lalu menghasilkan suatu pendapatan/manfaat, hadist ini menunjukkan bahwa apa-apa yang keluar  (kharaj) dari sesuatu barang yang telah dibeli adalah hak bagi pihak pembeli (bukan hak penjual). Hal ini dikarenakan pembeli itulah yang bersedia menanggung kerugian (dhoman), misalnya resiko kerusakan/cacat/hilang pada barang yang sudah dibeli tersebut.

  1. C.    Implementasi Konsep al ghurmu bil ghunmi dalam Pembiayaan Mudhārabah dan Musyārakah pada Perbankan Syariah[2]

Perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yaitu larangan untuk berbuat curang dan dzalim. Semua transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela (‘an tarādhin minkum), dan tidak bolehada pihak yang menzalimi atau dizalimi. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yangsangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktek perbankan. Salah satu kritik Islam terhadap praktek perbankan konvensional adalah dilanggarnya prinsip al kharāj bi al dhamān (hasil usaha muncul bersama biaya) dan prinsip al ghurmu bi al ghunmi (profit muncul bersama resiko). Dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan dan giro, bank konvensional memberikan pinjaman dengan mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukanterlebih dahulu di awal transaksi (fixed and predetermined rate). Sedangkan nasabah yang mendapatkan pinjaman tidak mendapatkan keuntungan yang fixed and predetermined  juga, karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, impas atau untung yang besarnya tidak dapat ditentukan dari awal.

Oleh karenanya mengenakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti, karena itu diharamkan. Di sini bank konvensional menuntut mendapatkan untung yang fixed and predetermined tetapi menolak untuk menanggung risikonya (al ghunmu bi lā ghurmi / againing return without being responsible for any risk). Bank konvensional mengharapkan hasil usaha, tetapi tidak bersedia menanggung biayanya (al kharāj bi lā dhamān / gaining income without being responsible for any expenses). Padahal prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip dasar dalam teori keuangan, yakni prinsip bahwa return/profit selalu beriringan dengan risiko (return goes along with risk).

Sebagai sebuah alternatif, Lembaga Keuangan Syariah termasuk perbankan syariah telah memformulasikan sistem interaksi kerja yang dapat menghindari aspek-aspek negatif dari sistem kerja bank konvensional, yaitu dengan menerapkan beberapa sistem, dimana harus diciptakan bank (lembaga keuangan) syariah yang tidak bekerja atas dasar bunga melainkan atas sistem bagi hasil, antara lain yang dikenal dalam fiqh mu’amalah sebagai transaksi mudhārabah atau qirādh  dan musyārakah.

Pada dasarnya, implementasi konsep kaidah al kharāj bi al dhomān dan al ghurmu bi al ghunmi dalam pembiayaan mudārabah tidak jauh berbeda dengan pembiayaan musyārakah pada perbankan syariah.

Namun pada prakteknya, pembiayaan mudārabah dan musyārakah pada perbankan syariah hanya terdapat dan sering diaplikasikan serta dijumpai pada produk simpanan atau tabungan (penghimpunan dana/funding), sebab lebih simpel dan sederhana jika ditinjau dari segi pengelolaan dan operasionalnya. Jika akad mudārabah diaplikasikan dalam pembiayaan, dapat dipastikan pembiayaan mudārabah sangat jarang ditemukan dikarenakan tingkat ghurmu-nya yang sangat tinggi, padahal jika usahanya meraih sukses maka secara otomatis tingkat ghunmu-nya juga tinggi. Maka, seharusnya produk ini bisa menjadi produk unggulan/andalan dan harus paling dominan pada perbankan syariah sebagai bank yang selalu menjunjung tinggi jargon “bagi-hasil” dengan branding “syariah” yang kerap diidentikkan dengan agama Islam itu sendiri, dan bank yang sering kali memprioritaskan prinsip keadilan (‘adl) dan pelarangan dharar bagi semua pihak dalam bermu’amalah.

  1. D.    Al Ghurmu pada Pembiayaan Mudhārabah dan Musyārakah[3]

Selanjutnya, oleh karena konsep kaidah al kharaj bi al dhoman dan al ghunmu bi al ghurmi. Tentunya, pembiayaan mudhārabah dan musyārakah pada perbankan syariah rentan akan risiko-risiko, bahkan faktor inilah yang mengakibatkan tidak banyak dari perbankan syariah yang enggan (belum minat) untuk melaksanakan pembiayaan mudhārabah dan musyārakah.

Pembiayaan mudhārabah dan musyārakah memiliki beberapa risiko (ghurmu) yang harus dikendalikan dengan manajemen risiko pembiayaan mudārabah dan musyārakah, risiko pembiayaan mudārabah dan musyārakah dibagi menjadi dua jenis yaitu:

  1. 1.      Risiko Bisnis (Business Risk)

Yaitu risiko yang ditimbulkan dari aktifitas bisnis itu sendiri. jika untung, pembagian berdasarkan nisbah, sedagkan kalau rugi pembagian berdasarkan proporsi modal. Jika bisnis rugi, maka sesungguhnya mudārib  akan menanggung kerugian. Bila yang dikontribusikan adalah uang, maka risikonya adalah hilangnya uang tersebut, sedangkan bila yang dikontribusikan adalah kerja, maka risiko adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya dengan tidak mendapatkan hasil apapun atas jerih payahnya dalam bisnis.

  1. 2.      Risiko Karakter (Character Risk)

Bila kerugian terjadi karena buruk mudārib, misalnya karena mudārib lalai dan/atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak mudārabah dan musyārakah, maka sāhib al-māl tidak perlu menanggung kerugian. Risiko yang terdapat dalam mudārabah dan musyārakah, terutama dalam penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi. Dia antaranya:

  1. Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
  2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
  3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Sedangkan risiko pembiayaan mudārabah antara lain:

  1. Nasabah yang tidak amanah (tidak jujur).
  2. Pelaporan keuangan tidak sesuai dengan kenyataan (manipulasi laporan).
  3. Nasabah tidak memakai dana sebagaimana kesepakatan dalam kontrak perjanjian.
  4. Kecerobohan dan kesalahan yang disengaja oleh nasabah.
  5. Nasabah tidak mampu menjaga serta mengelola kondisi keuangan sesuai dengan cara-cara usaha yang sehat dan hati-hati.
  6. Karakter nasabah tidak baik.
  7. Tidak ada pembukuan yang jelas (biasanya pada pengusaha kecil).

Risiko-risiko pembiayaan mudārabah dan musyārakah di atas, bukan untuk dihindari melainkan harus dihadapi dan dikendalikan, karena memang semua pembiayaan yang ada dalam perbankan memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah nominal, waktu, tempat dan kondisi. Kalau bank tidak mampu mengantisipasi, mengatasi dan mengendalikannya, maka akan berakibat pada sektor pendapata dan kepercayaan terhadap bank berkurang.  Untuk mengantisipasi kondisi serta penilaian masyarakat terhadap bank (lembaga keuangan) yang negatif (tidak sehat), maka sangat penting adanay pengendalian risiko sehingga kepercayaan masyarakat, nasabah serta pemerintah bertanbah baik dan akan berpengaruh terhadap sektor pendapatan bank meningkat sesuai dengan perencaan standar koefisien pendapatan yang diharapak yaitu bagi hasil. Usaha untuk meminimalisasi risiko dapat digunakan alat-alat analisa calon nasabah yang biasa digunakan dalam perbankan baik secara umum maupun khusus, yaitu menggunakan prinsip-prinsip seperti: 5C dan 3R.

Contoh, seseorang penyewa kendaraan penumpang untuk membawa keluarganya, tetapi si penyewa menggunakannya untuk membawa barang-barang yang berat yang mengakibatkan kendaraan tersebut rusak berat.Maka, si penyewa harus mengganti kerusakan tersebut dan tidak perlu membayar sewaannya.

KESIMPULAN

 

Adapun kesimpulan yang saya dapatkan dari penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

  1. Maksud dari kaidah al ghurmu bi al ghunmi ialah bahwa seseorang yang memanfaatkan sesuatu harus menanggung risiko. Sedangkan menurut Umar Abdullah al-Kamil, makna yang tersirat dari kaidah ini adalah bahwa barang siapa yang memperoleh manfaat dari sesuatu yang dimanfaatkannya maka ia harus bertanggung jawab atas dhoror atau ghurmu serta dhomān yang akan terjadi
  2. Segala sesuatu baik dalam hal pemanfaatan maupun perbuatan yang bersifat untuk meraih keuntungan atau manfaat, sudah pasti adanya resiko yang harus ditanggung. Baik resiko itu bersifat kecil atau besar. Serta kita harus dapat mampu menanggulangi  atau meminimalisir segala resiko yang ada agar tidak terjadi permasalahan yang semakin besar.

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Al Jaziri. 1990.  Kitab al- fiqh ‘ala mazahib al- Arba’ah, Juz III. Beirut : Dar al-Fikr.

Al-Kamil, Umar Abdullah. Tt. al-Qowa’idul Fiqhiyyah al-Kubro wa Atsaruha fil Mu’amalat al-Maaliyah, “Disertasi”. Mesir: Jami’ah al-Azhar as-Syarif.

Al-Mu’jam al Wasit, Al-Juz ‘al-Awwl. 1972. Cet III. Kairo: Majma al-Lughah al-‘Arabiyah.

Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Az Zarqa, Musthafa Ahmad. 1989. al fiqh fi Tsubih al Jadi. Beirut: Dar-al Fikr.

Djazuli, A. 2006. Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah-Masalah yang Praktis. Jakarta: Kencana.

Karim, Adiwarman A. 2003. Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta, IIIT Indonesia.

 

 

 

 

 

 


[1] Djazuli, A. 2006. Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah-Masalah yang Praktis. Jakarta: Kencana. hlm.124

[2] Karim, Adiwarman A. 2003. Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta, IIIT Indonesia.hlm.132

[3] Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.hlm.145

teori pembuktian

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A.    Latar Belakang

Setiap muslim diharapkan mampu menjaga nama baik saudaranya sesama muslim. Bukanlah membuka dan menebar rahasia atau aib yang yang akan mencemarkan nama baik sesama muslim lainnya, maka jika ada orang menuduh muslim menuduh berzina namun tidak dapat membuktikannya dengan mengemukakan 4 orang saksi, maka dia dianggap seorang yang telah berbuat qodzaf atau menuduh wanita/laki-laki baik telah melakukan zina.

Al-Qur’an dan al-Sunnah telah menetapkan hukuman (hadd) tertentu untuk kesalahan-kesalahan tertentu. Kesalahan-kesalahan itu merupakan dosa besar yang mengharuskan adanya hukuman bagi pelaku kesalahan itu. Hal tersebut dimaksudkan untuk memelihara jiwa, mempertahankan kehormatan, dan menjamin kemaslahatan umat.

Dalam setiap kasus pidana sudah diharuskan untuk membuktikan adanya tindak pidana tersebut, apabila tidak ada pembuktian maka permasalahan atau kasus tersebut sulit untuk dipecahkan, untuk itu pembuktian sangatlah bersifat penting sebagai bahan pendukung didalam pemecahan suatu permasalahan agar dapat terwujudnya suatu keadilan di dalam hukum islam. Untuk lebih jelasnya mengenai teori pembuktian akan dibahas di dalam BAB II pembahasan kami.

 

  1. B.     Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka ada beberapa rumusan masalah, diantaranya :

  1. Apa yang dimaksud dengan pembuktian ?
  2. Apa tujuan dari pembuktian itu sendiri ?
  3. Siapa saja pihak-pihak yang mengajukan adanya pembuktian ?
  4. Bagaimana system pembuktian itu sendiri ?
  5. Serta apa saja yang merupakan alat bukti ?

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

  1. A.    Pengertian Pembuktian

Dalam Islam pemberian perlindungan diberikan kepada kedua orang yang berpekara seperti halnya dalam hal pembuktian. Secara etimologi pembuktian berasal dari kata “bukti” artinya suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat awalan “pe “dan akhiran “-an” maka mengandung arti proses, perbuatan, atau cara membuktikan. Sedangkan dalam arti terminologi “pembuktian ” berarti usaha menunjukan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadialan.[1]

Pembuktian menurut bahasa berasal dari kata “bukti” yang artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; tanda; keterangan nyata. Pembuktian adalah proses/cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.[2]

Dalam kamus hukum, pembuktian diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, keterangan nyata, saksi, tanda, hal yang menjadi tanda perbuatan jahat.[3]

Pembuktian atau dalam Islam yang bisa disebut juga dengan al-bayyinah, secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Al-bayyinah didefinisikan oleh ulama fiqh sesuai dengan pengertian etimologisnya, Secara terminologi adalah membuktikan suatu perkara dengan mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas meyakinkan.[4]

Jumhur ulama fiqh mengartikan al-bayyinah secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian, namun menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-bayyinah mengandung pengertian yang lebih luas dari definisi jumhur ulama tersebut. Menurutnya, kesaksian hanyalah salah satu jenis dari al-bayyinah yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan seseorang. Menurut beliau, al-bayyinah adalah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya[5] dan dalam Al-qur’an pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi, akan tetapi juga dalam arti keterangan, dalil dan alasan, baik secara sendiri-sendiri maupun komulasi.[6]

Menurut Hasbi As-Siddiqy yang dimaksud dengan membuktikan sesuatu ialah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan, dan yang dimaksud dengan yakin ialah sesuatu yang diakui adanya, berdasar kepada penyelidikan atau dalil. Dan sesuatu yang sudah diyakinkan adanya, tidak bisa lenyap, terkecuali dengan datangnya keyakinan yang lain.[7]

Menurut Sobhi Mahmasomi membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan, dan memberikan dalil sampai kepada batas yang menyakinkan apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil itu. R.Subekti dalam hukum pembuktian, mendefinisikan pembuktian adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.[8] R.Supomo mendefinisikan pembuktian dibagi dalam 2 arti yaitu: pembuktian dalam arti luas yaitu; membenarkan hubungan hukum. Sedangkan pembuktian dalam arti sempit yaitu: pembuktian yang hanya diperlukan manakala apa yang dikemukakan penggugat dibantah oleh tergugat. Secara sederhana pembuktian dapat didefinisikan sebagai tindakan memberikan kepastian kepada hakim tentang adannya peristiwa.[9]

  1. B.     Tujuan Pembuktian

Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu pristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi sehingga mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil, tujuan pembuktian diatas yaitu; memperoleh suatu kejelasan dan kepastian suatu peristiwa.

  1. C.    Keharusan Adanya Pembuktian

Dalam acara di persidangan, posisi untuk menunjukkan bukti adalah sangat penting, karena dari proses pembuktian tersebut dapat diketahui secara jelas mengenai suatu peristiwa, meskipun terkadang masalah yang timbul adalah bukti tersebut terpercaya atau palsu. Hal inilah yang akhirnya penting sekali kecermatan bagi hakim untuk mengambil keputusan atas suatu perselisihan tersebut karena keputusan hakim harus berlandaskan alat bukti dan keyakinannya sehingga tercipta suatu keputusan hukum yang adil.

Mengenai kewajiban pembuktian ini telah di sebutkan dalam beberapa ayat al-qur’an dan hadits diantaranya adalah:

Pada surat al-Hujurat (49) ayat 6

$pkš‰r’¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#þqãZtB#uä bÎ) óOä.uä!%y` 7,ř$sù :*t6t^Î/ (#þqãY¨t6tGsù br& (#qç7ŠÅÁè? $JBöqs% 7’s#»ygpg¿2 (#qßsÎ6óÁçGsù 4’n?tã $tB óOçFù=yèsù tûüÏBω»tR ÇÏÈ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Dan juga pada surat al-Maidah (5) ayat 106

$pkš‰r’¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä äoy‰»pky­ öNä3ÏZ÷t/ #sŒÎ) uŽ|Øym ãNä.y‰tnr& ßNöqyJø9$# tûüÏm Ïp§‹Ï¹uqø9$# Èb$uZøO$# #ursŒ 5Aô‰tã öNä3ZÏiB ÷rr& Èb#tyz#uä ô`ÏB öNä.Ύöxî ÷bÎ) óOçFRr& ÷Läêö/uŽŸÑ ’Îû ÇÚö‘F{$# Nä3÷Gt6»|¹r’sù èpt6ŠÅÁ•B ÏNöqyJø9$# 4 $yJßgtRqÝ¡Î;øtrB .`ÏB ω÷èt/ Ío4qn=¢Á9$# Èb$yJÅ¡ø)ãŠsù «!$$Î/ ÈbÎ) óOçGö6s?ö‘$# Ÿw “ÎŽtIô±tR ¾ÏmÎ/ $YYyJrO öqs9ur tb%x. #sŒ 4’n1öè%   Ÿwur ÞOçFõ3tR noy‰»pky­ «!$# !$¯RÎ) #]ŒÎ) z`ÏJ©9 tûüÏJÏOFy$# ÇÊÉÏÈ

Artinya : ‘Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: “(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah Ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa”.

Ayat-ayat diatas menjadi dasar kewajiban untuk melakukan pembuktian, karena tindakan pembuktian diharapkan mampu menunjukkan kenyataan yang sebenarnya sehingga nantinya menjadi dasar bagi hakim untuk menetapkan putusannya berdasarkan bukti-bukti yang ada dan juga keyakinannya. Ini adalah sebuah aturan yang wajib dilaksanakan oleh hakim, agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan adil dan bijak tanpa menimbulkan ketimpangan hukum.

Demikian pula dalam hadis Nabi Saw disebutkan bahwa:

Artinya : “Sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang ia kehendaki, baik jiwa maupun harta. Akan tetapi sumpah itu dihadapkan atas orang yang tergugat”

Ini adalah suatu kaidah yang umum, walaupun kaidah ini kadang-kadang menimbulkan bahaya. Karena terkadang suatu gugatan yang sebenarnya benar, harus ditolak apabila si penuntut tidak dapat membuktikan tentang kebenarannya. Dan harus kita benarkan tuntutan-tuntutan yang dapat dibuktikan, walaupun bukti itu sebenarnya bukti palsu.[10]

  1. D.    Pihak Yang Mengajukan Bukti

Beban untuk membuktikan kebeneran dakwaan atau gugatan dalam hukum acara Islam, diletakkan diatas pundak pendakwa atau penguggat, diantara kaidah kulli (umum), bukti itu adalah untuk menetapkan sesuatu yang berlawanan dengan lahir, sedangkan sumpah dilakukan untuk mempertahankan hukum asal (kenyataan).

Dalam tiap masalah yang di hadapkan di pengadilan setidaknya ada dua pihak yang bersangkutan yakni mudda’i (penuntut) dan mudda’a alayhi (yang dituntut). Mudda’i (penuntut) adalah pihak yang menghendaki dengan pengaduannya supaya diambil sesuatu dari tangan selainnya atau yang mengakui sesuatu yang berlawanan dengan keadaan yang nyata, sedangkan mudda’a alayhi (yang dituntut) adalah orang yang disandarkan padanya suatu tuntutan hak yang dihadapkan atasnya, pihak yang menolak apa yang dituntutkan atau pihak yang harus menjawab gugatan. Hakim dapat memaksanya untuk menjawab atau mengemukakan keterangan yang diperlukan terhadap gugatan yang dihadapkan pada dirinya oleh mudda’i. Hanya mudda’a alayh dapat memilih hakim mana yang disenangi untuk mengadili perkaranya apabila terdapat di tempat mereka dua orang hakim.[11]

Dalam hukum acara peradilan Islam, bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatannya adalah tugas dari penggugat, sebab menurut asal segala urusan itu diambil dari yang lahirnya, maka wajib atas orang yang mengemukakan gugatannya atas suatu yang lahir untuk membuktikan kebenaran gugatannya.

Berdasarkan hadis Nabi Saw riwayat Baihaqi:

الْبَيِّنَةُ عَلى اْلمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلى اْلمُدَّعَىْ عَليْه

Artinya : “Bukti adalah kewajiban penggugat dan sumpah adalah kewajiban orang yang menolak gugatan”

Dari al-hadis tersebut dapat di pahami bahwa pembuktian merupakan beban dari orang yang mengaku adanya hak atau peristiwa yang dibantah oleh pihak lainnya. Dengan perkataan lain apabila seseorang menuntut sesuatu kepada orang lain maka penuntut wajib membuktikan tuntutannya, sebab terdakwa sendiri pada asalnya bebas tuntutan.

Untuk kondisi sekarang ini, mustahil mengharapkan seseorang terdakwa untuk mengakui perbuatan dosa yang dituduhkan padanya, apalagi mengharapkan dia datang mengaku tanpa ada tuntutan padanya, sebagaimana yang sering terjadi di zaman Nabi Saw. Bahkan kalaupun ada saksi dia akan menangkis kesaksian tersebut dengan meminta bantuan pembela/penasehat hukum.

Beratnya persyaratan yang dibebankan kepada penuntut, memberi kesan bahwa Islam menghendaki agar berita-berita tentang kejahatan dan dosa tidak tersebar di kalangan masyarakat.

  1. E.     Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.[12]

Sebagaimana telah disebutkan dalam definisi dan teori pembuktian, sistem pembuktian ini tidak berbeda jauh dengan hukum barat dan perundang-undangan yang berlaku saat ini, karena kesemuanya pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang besar yang saling berhubungan.

Dalam hukum acara Islam, seorang hakim agar dapat menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan putusan yang adil, maka wajib menguasai dua hal, yakni:

1)      Hakim mengetahui hakikat dakwaan atau tuntutan

Al-Da’wa adalah tuntutan/gugatan, atau perkataan yang merupakan gugatan yang dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ada sesuatu hak penggugat yang ada pada pihak tergugat, pernyataan atau klaim yang berkaitan dengan hak yang ada pada orang lain yang di kemukakan di depan sidang pengadilan.[13]

Hakim mengetahui tentang gugatan/tuntutan yang dihadapkan padanya, bisa dengan menyaksikan sendiri apa yang dituntut, bisa juga dengan sampainya berita secara mutawatir kepadanya. Kalau berita yang sampai tidak dengan jalan mutawatir, maka bisa pasti berita tersebut tidak meyakinkan, karena bisa menimbulkan bermacam persepsi cerita yang berbeda, dan karena memperoleh berita dengan cara mutawatir itu perlu, maka cara yang demikian akan menimbulkan kesulitan dan akan dapat menghilangkan beberapa bagian dari cerita tersebut, maka diperbolehkan bagi hakim menerima keterangan tersebut selama dapat menimbulkan persangkaan/keyakinan yang kuat. Untuk mengetahui gugatan/tuntutan yang diajukan, cukup dengan pengakuan orang yang digugat, atau keterangan-keterangan saksi yang adil, walaupun ada kemungkinan yang mengajukan perkara itu berdusta dan demikian pula saksi-saksinya.

2)      Hakim harus mengetahui hukum Allah

Dapatnya hakim mengetahui hukum Allah adalah dengan jalan mengetahui nas yang qat’i atau hukum yang disepakati ulama dan jika tidak ditemukan ketentuan hukumnya pada nas yang qat’i dan tidak pula terdapat hukum yang disepakati ulama maka ditempuhlah jalan ijtihad, dan jalan ijtihad ini pun harus didasarkan pada persangkaan yang kuat (zan).[14]

Ringkasnya, ada hal-hal yang ditetapkan karena menyaksikan dengan mata kepala sendiri dan ada pula hal-hal yang memerlukan keterangan-keterangan untuk membuktikan kebenarannya. Kedua jalan ini sebenarnya setingkat keadaannya.[15]

  1. F.     Alat-Alat Bukti

Dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan. Dipandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti artinya adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara. Jadi alat bukti tersebut diperlukan oleh pencari keadilan maupun pengadilan.

Suatu perkara tidak bisa diselesaikan tanpa adanya alat bukti, artinya kalau gugatan penggugat tidak berdasarkan bukti maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim tetapi dengan menolak tuntutan karena tidak terbukti.[16]

Ada beberapa pendapat ulama mengenai macam-macam alat-alat bukti ini.

Menurut Ahmad Fathi Bahnasy dalam kitabnya Nazriyat al-Isbat fi al-Fiqh al- Jinaiy al-Islamiy, alat-alat bukti terdiri atas :[17]

  1. Al-Syahadah (Saksi)
  2. Al-Iqrar (Pengakuan)
  3. Al-Qara’in (Tanda-tanda)
  4. Al-Hibrah (Pendapat ahli)
  5. Maklumatul Qadi (Pengetahuan Hakim)
  6. Al-Kitabah (Tulisan/Surat)
  7. Al-Yamin (Sumpah)

Dan juga menurut Hasbi as-Siddiqy, alat bukti terdiri dari :[18]

  1. Pengakuan
  2. Kesaksian
  3. Sumpah
  4. Menolak sumpah
  5. Qasamah
  6. Ilmu pengetahuan hakim
  7. Qarinah

Sedangkan yang banyak dipakai oleh syariah Islam adalah:

  1. Pengakuan
  2. Persaksian
  3. Qasamah
  4. Qarinah

 

  1. 1.      Pengakuan

Alasan hukum (hujjah) yang paling kuat untuk membuktikan kebenaran gugatannya adalah pengakuan dari pihak tergugat, tegasnya perkara yang didakwakan kepadanya atau “persaksian atas dirinya sendiri”[19]

Pengakuan atau iqrar adalah suatu pernyataan dari tergugat atau pihak-pihak lainnya mengenai ada tidaknya sesuatu. Ikrar adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain.[20]

Menurut Salam Madzkur pengakuan adalah adanya hak orang lain atas diri pengaku itu, baik pemberitahuan itu dengan sesuatu kata-kata maupun dengan apa-apa yang disamakan hukumnya dengan kata-kata walupun pengakuan itu untuk yang akan datang.[21]

Macam-Macam Pengakuan

Pengakuan ditinjau dari segi pelaksanaanya dibagi menjadi tiga :

  1. Ikrar dengan kata-kata; Pengakuan yang diucapkan dimuka sidang dapat dijadikan alat bukti dan dijadikan hujjah bagi orang yang berikrar dan jika diucapkan diluar sidang maka tidak dapat dijadikan alat bukti;
  2. Ikrar dengan syarat; Apabila seseoang tidak dapat bicara (bisu) maka ikrar baginya dapat dilakukan dengan isyarat, dengan ketentuan isyarat tersebut dapat dipahami oleh umum;
  3. Ikrar dengan tulisan ; Ikrar dengan tulisan, semula tidak dibenarkan dengan alasan dan mungkin dapat dihapus atau ditambah. Akan tetapi, mengingat saat ini telah terdapat berbagai cara untuk membedakan antara tulisan asli dan palsu.

Dasar pengakuan menjadi alat bukti menurut acara peradilan Islam, antara lain:

Al-qur’an, surat 4 an-Nisa’ ayat 135

* $pkš‰r’¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#qãYtB#uä (#qçRqä. tûüÏBº§qs% ÅÝó¡É)ø9$$Î/ uä!#y‰pkà­ ¬! öqs9ur #’n?tã öNä3Å¡àÿRr& Írr& Èûøïy‰Ï9ºuqø9$# tûüÎ/tø%F{$#ur 4 bÎ) ïÆä3tƒ $†‹ÏYxî ÷rr& #ZŽÉ)sù ª!$$sù 4’n<÷rr& $yJÍkÍ5 ( Ÿxsù (#qãèÎ7­Fs? #“uqolù;$# br& (#qä9ω÷ès? 4 bÎ)ur (#ÿ¼âqù=s? ÷rr& (#qàÊ̍÷èè? ¨bÎ*sù ©!$# tb%x. $yJÎ/ tbqè=yJ÷ès? #ZŽÎ6yz ÇÊÌÎÈ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas ditafsirkan bahwa demi keadilan, orang menjadi saksi atas dirinya sendiri adalah dengan pengakuan. Pengakuan ini adalah alat bukti yang paling kuat dari tergugat. Untuk membenarkan pengakuan, maka hendaklah orang yang berakal, balig, tidak dipaksa, dan bukan orang yang di bawah pengampuan.

Walaupun pengakuan ini merupakan alat bukti yang paling kuat, akan tetapi terbatas, yakni hanya mengenai tergugat saja, tidak dapat mengenai orang lain. Demikian dalam garis besarnya. Berbeda dengan kesaksian. Kesaksian itu mengenai orang lain, karena itu para fuqaha mengemukakan suatu kaidah yaitu:

Artinya : “Kesaksian merupakan hujjah yang mengenai orang lain, sedang pengakuan merupakan hujjah bagi si pemberi pengakuan sendiri”.

Pengakuan dapat dilakukan dengan ucapan lidah dan dapat pula dilakukan dengan isyarat oleh orang yang tidak dapat berbicara, asal isyaratnya itu dapat diketahui umum, dan tidak dalam masalah zina dan sepertinya. Dalam kaitan ikrar sebagai alat bukti, ulama fiqh menyatakan bahwa pengakuan (ikrar) merupakan alat bukti yang sangat meyakinkan, sangat sahih, dan tidak diragukan sama sekali.

  1. 2.      Kesaksian (al-Syahadah)

Kesaksian dalam Islam dikenal dengan istilah Asy-syahadah menurut bahasa memiliki arti sebagai berikut :[22]

  1. Pernyataan atau pemberian yang pasti
  2. Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung;
  3. Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami, dan melihatnya. Menurut syara’ kesaksian adalah pemberitahuan yang pasti yaitu; ucapan yang keluar dan diperoleh dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.

Sedangkan menurut syara’ ialah pemberitaan yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan lafal syahadah/kesaksian di depan sidang pengadilan. Definisi lain dapat juga dikatakan ialah pemberitaan akan hak seseorang atas orang lain, baik hak tersebut bagi Allah ataupun hak manusia, pemberitaan yang terbit dari keyakinan, bukan perkiraan.

Dasar kesaksian merupakan alat pembuktian adalah pada surat al- Ma’idah 106 yang berbunyi:

Syarat-syarat kesaksian Kesakaksian dapat diterima sebagai alat bukti apabila memenuhi syarat sebagai berikut;

  1. Kesaksian dilakukan didalam sidang pengadilan, jika dilakukan diluar sidang pengadilan, meski itu dihadapan hakim ,tidak dianggap sebagai kesakasian.
  2. Kesaksian diucapkan dengan lafad kesaksian, seperti saya bersaksi.
  3. Jumlah dan syarat orang yang menjadi saksi sesuai dengan syarat dan ketentuan syari’at.

Saksi mestilah orang yang benar-benar melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri terhadap apa yang disaksikannya (ayn al- yaqin), bukan berdasarkan cerita dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran yang lain, lalu saksi menyusun kesimpulannya sendiri.[23]

Dalam proses menerangkan kesaksian, apabila hakim mempercayai dan meyakini keterangan yang disampaikan, maka kesaksian tersebut diterima, dan apabila hakim tidak meyakini keterangan saksi karena keterangannya meragukan maka hakim menolaknya. Pada dasarnya kunci untuk diterimanya kesaksian adalah adanya keyakinan hakim.

Saksi merupakan alat bukti untuk jarimah qodzaf, syarat-syarat saksi dalam jarimah ini sama dengan jarimah zina, yaitu:

  • Baligh
  • Dapat dipercaya
  • Adil
  • Dan tidak ada penghalang menjadi saksi

Adapun jumlah atau banyaknya saksi jarimah qodzaf ini sekurang-kurangnya adalah 4 orang saksi. Sebagaimana dalam surat an-Nur ayat 13:

Ÿwöq©9 râä!%y` Ïmø‹n=tã Ïpyèt/ö‘r’Î/ uä!#y‰pkà­ 4 øŒÎ*sù öNs9 (#qè?ù’tƒ Ïä!#y‰pk’¶9$$Î/ šÍ´¯»s9’ré’sù y‰ZÏã «!$# ãNèd tbqç/ɋ»s3ø9$# ÇÊÌÈ

Artinya : “mengapah mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita boong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta”.

Atas dasar inilah jumhur fuqoha berpendapat bahwa apabila saksi dalam jarimah zina kurang dari 4 orang maka mereka dikenai hukuman hadd sebagai penuduh, walaupun menurut sebagian yang lain mereka tidak dikenai hadd, selama mereka betul-betul bertindak sebagai seorang saksi.

Oleh sebab itu, saksi untuk tuduhan zina sungguh sangat berat, sehingga peristiwa perajaman bagi orang yang berzina dengan empat orang saksi zaman Nabi saw sampai hari ini belum pernah terjadi, yang terjadi adalah pengakuan dari pelaku sendiri, seperti kasus Maizd dan wanita Ghamdiyah.

  1. 3.      Sumpah

Sumpah menurut bahasa hukum Islam disebut al yamin atau al hiff tetapi kata al yamin lebih umum dipakai. Sebenarnya lafadz al yamin bermakna tangan kanan, soalnya orang Arab apabila bersumpah dengan mengangkat tangan kanannya. Sumpah menurut Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, SH ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat maha kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh Nya.

Sumpah ini memiliki bentuk tersendiri, seperti sumpah Li’an (dalam perkara zina) dan sumpah Qasamah (di lapangan pidana), Qasamah menurut bahasa artinya adalah baik dan indah dan bisa juga dikatakan sumpah. Sedangkan menurut syara’ digunakan pada sumpah dengan Allah, bersumpah dengannya para wali darah atas tuntutan mereka. Qasamah ini dilakukan untuk tindak pidana pembunuhan.

Bagaimanapun juga, selain dari sumpah Li’an dan sumpah pemutus, alat bukti sumpah tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, hakim tidak bisa memutus hanya semata-mata berdasarkan kepada sumpah tanpa disertai oleh alat bukti lainnya. Sumpah hanyalah merupakan salah satu alat bukti dapat diandalkan untuk pengambilan putusan terakhir.

Menurut Imam Syafi’i jarimah qodzaf dapat dibuktikan dengan sumpah apabila tidak ada saksi dan pengakuan. Caranya adalah orang yang dituduh (korban) meminta kepada orang yang menuduh (pelaku) untuk bersumpah bahwa tidak melakukan penuduhan. Apabila penuduh enggan bersumpah, maka jarimah qodzaf bisa dibuktikan dengan keengganan untuk bersumpah tersebut. Demikian pula sebaliknya, penuduh (pelaku) bisa meminta kepada orang yang dituduh (korban) bahwa penuduh benar melakukan penuduhan. Apabila orang yang dituduh enggan melakukan sumpah maka tuduhan dianggap benar dan dibebaskan dari hukuman hadd qodzaf.

  1. 4.      Qarinah

Qarinah (indikasi/tanda) menurut istilah tanda yang menunjukkan ada atau tidak adanya sesuatu.[24] Qarinah di ambil dari kata muqaranah yakni musahabah (penyertaan), kadang-kadang petunjuknya kuat atau lemah, menurut kuat atau lemahnya penyertaan.

Diantara alat-alat bukti yang telah dikemukakan diatas, tidaklah dapat berdiri sendiri sehingga diantara alat-alat bukti tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna yang mampu mengikat hakim dalam upaya pembuktian.

Mengenai pembuktian ini, prosesnya dilakukan di hadapan pengadilan sehingga dapat memperoleh keputusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tersebut bersalah atau tidak melakukan tindakan pidana menurut alat-alat bukti dan berdasarkan keyakinannya, sehingga dengan demikian secara sederhana dapat dikatakan bahwa dalam proses pembuktian di persidangan terdapat hubungan erat dengan asas-asas dalam hukum pidana.

BAB III

KESIMPULAN

 

Berdasarkan kepada pembahasan dalam BAB II maka dapat disimpulkan :

  1. Pembuktian atau dalam Islam yang bisa disebut juga dengan al-bayyinah, secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Al-bayyinah didefinisikan oleh ulama fiqh sesuai dengan pengertian etimologisnya, Secara terminologi adalah membuktikan suatu perkara dengan mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas meyakinkan.
  2. Dalam acara di persidangan, posisi untuk menunjukkan bukti adalah sangat penting, karena dari proses pembuktian tersebut dapat diketahui secara jelas mengenai suatu peristiwa, meskipun terkadang masalah yang timbul adalah bukti tersebut terpercaya atau palsu. Untuk itu hakim harus benar-benar teliti terhadap bukti-bukti tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
  3. Bukti-bukti yang banyak dipakai oleh syariah Islam adalah:
    1. Pengakuan
    2. Persaksian
    3. Qasamah
    4. Qarinah
    5. Bukti-bukti yang disebutkan diatas mempunyai spesifikasi-spesifikasi secara rinciannya, Diantara alat-alat bukti yang telah dikemukakan diatas, tidaklah dapat berdiri sendiri sehingga diantara alat-alat bukti tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna yang mampu mengikat hakim dalam upaya pembuktian.

 

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

Abdul Azis Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I dan V, Jakarta, PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997

Audah, Abdul Qodir, At-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islam, Beirut, Muasash Ar-Risalah, tt. Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah, Juz II, Beirut, cet II, 1980.

Bahnasy, Ahmad Fathi, Nazriatul Isbat fi al-Fiqh al-Jina’i al-Islamiy, alih bahasa Usman Hasyim, Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam, Yogyakarta, Andi Offset, 1984

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2005

Hakim Rahmat, Hukum Pidana Islam (fiqh Jinayah), Bandung, Pustaka Setia, 2000

Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Surabaya, Sinar Wijaya, 1996

Jauziyah, al-, Ibnu Qayyim, at-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar’iyyah, alih bahasa Adnan Kohar dan Anshoruddin, Hukum Acara Peradilan Islam, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006

Madkur, Muhammad Salam, al-Qada’ fi al-Islam, alih bahasa Imron AM, Peradilan dalam Islam, Surabaya, PT. Bina Ilmu

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta, Pustaka

Pelajar, 1996

Roihan Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005

Siddiqy, as-, Hasbi, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Yogyakarta, PT. Al-Ma’arif, 1964

Sobhi Mahmassani, Falsafatu al-Tasyri’ fi Islam, alih bahasa Ahmad Sudjono, Filsafat Hukum dalam Islam, Bandung, PT. Al-Ma’arif, Cetakan II, 1981

Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2001

Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta, Grafika, 1996

 

Website :

 

Faizal, Fiqih Jinayah, 2012, diakses melalui : http://belajarekonomisyariahfaizlife.blogspot.com/2012/11/fiqh-jinayah.html, diakses pada tanggal 12 April 2013

 


[1] Faizal, Fiqih Jinayah, 2012, diakses melalui : http://belajarekonomisyariahfaizlife.blogspot.com/2012/11/fiqh-jinayah.html, diakses pada tanggal 12 April 2013

[2] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 172

[3] Sudarsono, Kamus Hukum, hlm. 61

[4] Sobhi Mahmassani, Falsafatu at-Tasyri’ fi al-Islam, alih bahasa Ahmad Sudjono, Filsafat Hukum dalam Islam, hlm. 239

[5] Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam , jilid I, hlm. 207

[6] Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar’iyyah, alih bahasa Adnan Kohar, Hukum Acara Peradilan Islam, hlm. 15

[7] Hasbi as-Siddiqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, hlm. 110

[8] Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2001

[9] Faizal, Fiqih Jinayah, 2012, diakses melalui : http://belajarekonomisyariahfaizlife.blogspot.com/2012/11/fiqh-jinayah.html, diakses pada tanggal 12 April 2013

[10] Opt cit, Hasbi as-Siddiqy, hlm. 110

[11] Ibid, hlm. 91

[12] Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, hlm. 7

[13] Opt.cit, Abdul Azis Dahlan, hlm. 241

[14] Muhammad Salam Madkur, al-Qada fi  al-Islam, alih bahasa Imron AM, Peradilan dalam Islam, hlm. 106

[15] Opt.cit, Hasbi as-Siddiqy, hlm. 109

[16] Opt.cit, Roihan Rasyid, hlm. 151

[17] Ahmad Fathi Bahnasy, Nazriyat al-Isbat fi al-Fiqh al-Jinaiy al-Islamy, alih bahasa Usman Hasyim, Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam, hlm. 52

[18] Opt.cit, Hasbi as-Siddiqy , hlm. 116

[19] Opt.cit, Sobhi Mahmassani, hlm. 246

[20] Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, hlm. 172

[21] Opt.cit, Muhammad Salam Madkur, hlm.108

[22] Faizal, Fiqih Jinayah, 2012, diakses melalui : http://belajarekonomisyariahfaizlife.blogspot.com/2012/11/fiqh-jinayah.html, diakses pada tanggal 12 April 2013

[23] Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama,. hlm. 167

[24] Opt.cit, Abdul Azis Dahlan, hlm. 100